Gambar Ilustrasi Sertifikasi Teknisi Proyek Listrik DJK: Tiket Resmi Menuju Proyek Skala Nasional

Baca Juga: NIDI Listrik: Fondasi Legal dan Strategi Sukses Usaha Ketenagalistrikan

Sertifikasi yang Sering Diabaikan Tapi Sangat Krusial

Sebuah kisah dari lapangan yang memicu kesadaran

Suatu proyek pembangkit di Kalimantan nyaris gagal tepat waktu karena satu hal: teknisi utama tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (DJK). Proyek senilai miliaran rupiah itu sempat terhambat hanya karena persoalan administrasi teknis. Ini nyata, dan terjadi di banyak proyek strategis nasional.

Apa itu Sertifikasi DJK dan siapa yang wajib punya?

Sertifikasi teknisi proyek listrik dari DJK ESDM, lebih dikenal sebagai Sertifikat Kompetensi (Serkom), adalah dokumen legal yang membuktikan bahwa seorang tenaga teknik memiliki keahlian dan kompetensi sesuai standar pemerintah. Sertifikasi ini diwajibkan bagi teknisi yang terlibat dalam pekerjaan instalasi, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pengujian instalasi tenaga listrik.

Jenis-jenis sertifikasi yang dikeluarkan DJK

• SKTTK untuk Pembangkit
• SKTTK untuk Distribusi
• SKTTK untuk Transmisi dan Gardu Induk (Tragid)
• SKTTK untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL)

Setiap teknisi harus memilih jenis sertifikasi sesuai bidang kerja masing-masing agar legalitasnya sah dan sesuai regulasi.

Baca Juga: PLTS Atap: Jurus Jitu Hemat Listrik dan Bangun Bisnis Ramah Lingkungan

Mengapa Sertifikasi DJK Sangat Diperlukan

Regulasi yang tidak bisa dihindari

Peraturan Menteri ESDM No. 12 Tahun 2021 secara tegas menyatakan bahwa tenaga teknik wajib memiliki sertifikat kompetensi untuk dapat terlibat dalam proyek ketenagalistrikan. Tanpa dokumen ini, risiko sanksi administratif hingga dilarang mengikuti proyek bisa terjadi.

Jaminan kompetensi dan keselamatan kerja

Dengan sertifikasi DJK, kualitas kerja teknisi bisa dijamin secara profesional. Ini penting karena pekerjaan di sektor kelistrikan berisiko tinggi dan berdampak besar pada keselamatan umum.

Nilai tawar tinggi dalam proyek strategis

Teknisi bersertifikasi lebih mudah masuk dalam tim pelaksana proyek besar. Bahkan dalam proses tender, perusahaan yang menggunakan tenaga teknik bersertifikat mendapat poin plus dalam penilaian teknis.

Diakui secara nasional dan dibutuhkan lintas provinsi

Sertifikat DJK tidak terbatas hanya pada satu wilayah kerja. Tenaga teknik yang tersertifikasi bisa dikontrak dalam proyek lintas daerah, termasuk kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Baca Juga:

Bagaimana Proses Sertifikasi DJK Dilakukan

Persyaratan teknis dan administrasi

1. Minimal pendidikan SMK teknik elektro atau sederajat
2. Pengalaman kerja minimal 1–3 tahun sesuai bidang
3. Foto, KTP, ijazah, dan surat pengalaman kerja
4. Formulir pendaftaran dan surat rekomendasi perusahaan

Semua dokumen ini wajib diserahkan secara lengkap untuk mengikuti asesmen resmi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) terakreditasi oleh DJK.

Metode asesmen kompetensi

Asesmen dilakukan dengan metode uji kompetensi berbasis portofolio dan praktik langsung. Peserta akan diuji kemampuan teknisnya di lapangan dan harus menunjukkan pemahaman pada standar keselamatan kerja, teknis instalasi, serta troubleshooting.

Durasi pelatihan dan penerbitan sertifikat

Proses pelatihan biasanya berlangsung 2–5 hari, tergantung jenis bidang dan pengalaman teknisi. Setelah dinyatakan kompeten, sertifikat akan diterbitkan oleh LSK dan disahkan DJK ESDM dalam waktu maksimal 14 hari kerja.

Biaya dan siapa yang menanggungnya

Biaya sertifikasi bervariasi antara Rp 1,5 juta – Rp 5 juta. Beberapa perusahaan menanggung seluruh biaya bagi karyawannya sebagai bentuk investasi SDM. Namun, banyak juga teknisi freelance yang mengurus secara mandiri untuk meningkatkan daya saing mereka.

Baca Juga:

Realita di Lapangan: Tantangan dan Solusi

Kendala teknisi di daerah terpencil

Banyak tenaga teknik di daerah tidak tahu bahwa mereka wajib memiliki sertifikat ini. Selain itu, lokasi pelatihan yang jauh dan jadwal yang terbatas sering membuat mereka tertinggal dari sisi legalitas. Di sinilah peran lembaga penyelenggara yang mobile sangat dibutuhkan.

Minimnya informasi dan birokrasi yang membingungkan

Prosedur pendaftaran sertifikasi kerap membingungkan teknisi yang belum terbiasa dengan sistem OSS, integrasi LSK, dan administrasi digital DJK. Ini sering membuat proses tertunda atau ditolak karena dokumen tidak sesuai format.

Pentingnya pendampingan dari lembaga resmi

Untuk menghindari penolakan atau kegagalan uji kompetensi, banyak teknisi memilih menggunakan jasa pendamping profesional. Pendamping akan membantu dari sisi teknis, administratif, hingga pengaturan jadwal asesmen.

Success story dari teknisi yang naik kelas

Wahyudi, teknisi listrik dari Sragen, mengaku proyeknya meningkat drastis sejak memiliki SKTTK DJK. Dari sebelumnya hanya mengerjakan rumah tinggal, kini ia dipercaya mengelola instalasi gedung sekolah dan pabrik di kawasan industri. Sertifikat yang awalnya dianggap beban, kini jadi kunci suksesnya.

Baca Juga:

Langkah Praktis Mendapatkan Sertifikasi DJK Tanpa Ribet

Mulai dari cek kebutuhan sertifikasi sesuai bidang

Teknisi perlu memetakan jenis pekerjaan yang dilakukan. Jika bekerja di proyek pembangkit, ambil jalur SKTTK Pembangkit. Bila fokus di instalasi gedung, maka SKTTK IPTL adalah pilihan tepat.

Konsultasi dengan lembaga profesional berpengalaman

Lembaga seperti serkom.co.id menyediakan layanan konsultasi gratis untuk menentukan jenis sertifikasi, membantu persiapan dokumen, dan mengatur jadwal asesmen yang sesuai lokasi teknisi.

Siapkan dokumen dan pengalaman kerja seakurat mungkin

Kesalahan dalam mencantumkan masa kerja, posisi, atau bidang kerja bisa berakibat fatal saat validasi. Pastikan surat pengalaman kerja ditandatangani oleh atasan langsung atau HRD perusahaan yang sah.

Manfaatkan pelatihan intensif prauji untuk lulus optimal

Beberapa lembaga menawarkan pelatihan singkat untuk simulasi ujian kompetensi. Ini sangat berguna bagi teknisi yang sudah lama tidak mengikuti pelatihan formal atau ingin memperkuat sisi teoritis mereka.

Setelah lulus, simpan dan perbarui sertifikat tepat waktu

Sertifikasi DJK berlaku selama 5 tahun. Setelah itu harus diperbarui melalui proses resertifikasi. Teknisi yang disiplin memperpanjang akan lebih dipercaya dan diutamakan dalam perekrutan proyek baru.

Baca Juga: Tenaga Listrik: Fondasi Kehidupan Modern dan Peluang Bisnis Energi di Indonesia

Profesionalisme Teknisi Dimulai dari Legalitas Diri

Sertifikasi teknisi proyek listrik DJK bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah bukti bahwa teknisi tersebut kompeten, siap bekerja sesuai standar nasional, dan layak diberi tanggung jawab dalam proyek bernilai tinggi.

Bagi teknisi atau perusahaan yang ingin maju dan kompetitif di sektor energi, sertifikasi ini mutlak. Jangan tunggu peluang besar lewat begitu saja karena belum memiliki dokumen wajib ini.

Butuh bantuan profesional untuk pengurusan Sertifikasi DJK ESDM? Kunjungi https://serkom.co.id. Layanan cepat dan legal untuk urus Serkom SKTTK Pembangkit, Distribusi, Tragid, dan IPTL di seluruh Indonesia.