SKTTK Pelaksana Madya Konsultansi Perencanaan Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Pelaksana Perancangan Pemanfaatan Tegangan Rendah /Drafter Pemanfaatan Tegangan Rendah adalah okupasi pada bidang perencanaan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah dengan jenjang KKNI Level 2. Pemegang okupasi ini berperan sebagai pelaksana tingkat awal yang melaksanakan pekerjaan teknis rutin sesuai instruksi kerja dan prosedur, serta melaporkan hasil kerja kepada atasan. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah merupakan instalasi 220/380 V di rumah, ruko, kantor, sekolah, dan bangunan komersial yang menjadi titik pakai listrik sehari-hari.

Ruang lingkup pekerjaannya adalah perencanaan, yang mencakup kegiatan menyusun studi kelayakan, survei lapangan, perhitungan teknis, gambar desain, spesifikasi peralatan, dan rencana anggaran biaya. Peralatan yang ditangani antara lain PHB/panel, MCB, RCD/ELCB, kabel instalasi, kotak kontak, penerangan, motor listrik, serta sistem pentanahan. Dalam praktik, pemegang okupasi ini menerjemahkan kebutuhan proyek menjadi desain yang aman, efisien, dan sesuai standar SNI, PUIL, serta regulasi DJK ESDM.

Karena pekerjaan ini berhadapan dengan sengatan listrik, korsleting, dan kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai PUIL, negara mewajibkan tenaga tekniknya memiliki SKTTK sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Uji kompetensi oleh LSK yang terakreditasi DJK ESDM memastikan pekerja benar-benar menguasai prosedur, bukan sekadar berpengalaman. Bagi badan usaha, SKTTK juga menjadi syarat SBUJPTL, SIUJPTL, dan keikutsertaan dalam tender PLN maupun swasta.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: perencanaan yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan keselamatan penghuni dan pencegahan kebakaran bangunan. Kompetensi yang tersertifikasi adalah fondasi agar ketiga aspek K2 tersebut terpenuhi.

Pelaksana Perancangan Instalasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum /Drafter Instalasi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum adalah okupasi pada bidang perencanaan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah dengan jenjang KKNI Level 2. Pemegang okupasi ini berperan sebagai pelaksana tingkat awal yang melaksanakan pekerjaan teknis rutin sesuai instruksi kerja dan prosedur, serta melaporkan hasil kerja kepada atasan. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah merupakan instalasi 220/380 V di rumah, ruko, kantor, sekolah, dan bangunan komersial yang menjadi titik pakai listrik sehari-hari.

Ruang lingkup pekerjaannya adalah perencanaan, yang mencakup kegiatan menyusun studi kelayakan, survei lapangan, perhitungan teknis, gambar desain, spesifikasi peralatan, dan rencana anggaran biaya. Peralatan yang ditangani antara lain PHB/panel, MCB, RCD/ELCB, kabel instalasi, kotak kontak, penerangan, motor listrik, serta sistem pentanahan. Dalam praktik, pemegang okupasi ini menerjemahkan kebutuhan proyek menjadi desain yang aman, efisien, dan sesuai standar SNI, PUIL, serta regulasi DJK ESDM.

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) wajib dimiliki karena Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi. Pekerjaan ini bersinggungan dengan sengatan listrik, korsleting, dan kebakaran akibat instalasi yang tidak sesuai PUIL, sehingga kesalahan kecil dapat berakibat cedera fatal, kerusakan peralatan bernilai miliaran rupiah, atau pemadaman yang merugikan banyak pelanggan. Sertifikasi melalui LSK yang terakreditasi DJK ESDM membuktikan bahwa pekerja telah diuji pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerjanya sesuai SKKNI.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: perencanaan yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan keselamatan penghuni dan pencegahan kebakaran bangunan.