Apa tantangan hukum dalam penerapan Serkom untuk usaha SBUJPTL multinasional?

Penerapan Sertifikasi Kompetensi (Serkom) untuk Surat Bukti Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL) multinasional menghadapi beberapa tantangan hukum kompleks yang memerlukan penanganan hati-hati. Tantangan utama berasal dari dualisme regulasi antara persyaratan Serkom nasional Indonesia dengan standar kompetensi internasional yang diadopsi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sering kali telah menerapkan standar kompetensi seperti ISO 17024 atau standar industri seperti IEEE yang tidak selalu sejalan dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia).

Tantangan kedua terkait pengakuan tenaga kerja asing dalam struktur SBUJPTL. Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM No. 39 Tahun 2017 mewajibkan posisi kunci dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik diisi oleh tenaga kerja Indonesia bersertifikasi. Namun, perusahaan multinasional sering menghadapi kesulitan karena expertise tertentu yang langka di Indonesia sehingga membutuhkan tenaga asing. Proses pengakuan kesetaraan (equivalency) sertifikasi internasional yang dimiliki tenaga asing dengan Serkom Indonesia masih belum memiliki mekanisme yang jelas dan konsisten.

Masalah ketiga berkaitan dengan yurisdiksi hukum dalam proyek lintas negara. Perusahaan multinasional yang mengerjakan proyek interkoneksi listrik regional (seperti ASEAN Power Grid) harus mematuhi multiple compliance dari berbagai yurisdiksi. Ketidakharmonisan antara persyaratan Serkom Indonesia dengan sertifikasi kompetensi negara tetangga menciptakan kompleksitas legal dalam pembagian tanggung jawab pekerjaan.

Tantangan keempat menyangkut liability dan asuransi profesional. Ketentuan hukum Indonesia menetapkan bahwa tanggung jawab profesional tenaga teknik berserkom mengikuti hukum Indonesia, sementara perusahaan multinasional umumnya memiliki skema asuransi global yang tidak selalu mengakomodasi spesifikasi regulasi Indonesia. Ini menciptakan grey area dalam hal tanggung jawab hukum jika terjadi kegagalan teknis.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan legal yang komprehensif meliputi: (1) Pemetaan gap regulasi dan penyusunan compliance matrix; (2) Pengajuan mekanisme pengakuan timbal balik (mutual recognition) untuk sertifikasi internasional; (3) Pengembangan dual-certification program yang memenuhi persyaratan Indonesia dan standar global; dan (4) Penyusunan legal framework untuk manajemen risiko profesional dalam konteks multinasional.

Di serkom.co.id, kami memiliki tim legal spesialis regulasi ketenagalistrikan yang berpengalaman menangani kompleksitas hukum SBUJPTL multinasional. Konsultasikan tantangan spesifik perusahaan Anda dengan kami untuk mendapatkan solusi yang menjamin kepatuhan regulasi sekaligus mempertahankan standar global operasi multinasional Anda. Kami menjembatani kesenjangan regulasi agar operasi bisnis Anda tetap lancar dan terhindar dari risiko hukum.