Gambar Ilustrasi SBUJPTL - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang PLTP

JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK merupakan salah satu sektor penting dalam industri kelistrikan. Dalam sub bidang ini, terdapat persyaratan dan regulasi ketat yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha. Salah satu elemen kunci dalam memastikan kepatuhan dan kompetensi adalah SBUJPTL atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Artikel ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai SBUJPTL dan bagaimana sertifikat ini berlaku dalam bidang JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK, khususnya pada Sub Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik (PLTP). Dari dasar hukum hingga manfaatnya, kita akan menjelajahi berbagai aspek terkait SBUJPTL.

Dasar Hukum SBUJPTL

Sebelum memahami lebih lanjut tentang SBUJPTL, penting untuk mengenal dasar hukum yang mengaturnya. Beberapa peraturan yang menjadi pijakan pelaksanaan SBUJPTL antara lain:

• UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
• PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang ESDM
• PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• Permen ESDM No. 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Dasar hukum ini memberikan landasan kuat bagi pengaturan SBUJPTL dalam industri kelistrikan, terutama pada sub bidang PLTP.

Manfaat Memiliki SBUJPTL di Bidang PLTP

SBUJPTL memiliki peran penting dalam memastikan bahwa badan usaha yang bergerak di bidang JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK memiliki kompetensi dan kualifikasi yang sesuai. Berikut beberapa manfaat utama memiliki SBUJPTL di sub bidang Pembangkitan Tenaga Listrik (PLTP):

• Legalitas dan Kredibilitas: SBUJPTL memberikan legalitas yang kuat kepada badan usaha, memberikan keyakinan kepada klien dan pihak terkait bahwa usaha tersebut beroperasi secara sah.
• Kompetensi: Sertifikat ini membuktikan kompetensi dan keahlian perusahaan dalam menjalankan kegiatan di sub bidang PLTP.
• Peluang Bisnis: Dengan SBUJPTL, badan usaha memiliki peluang yang lebih luas untuk mendapatkan kontrak kerja sama dan proyek di industri kelistrikan.
• Kepatuhan Terhadap Regulasi: Badan usaha dengan SBUJPTL cenderung lebih mudah mematuhi regulasi dan standar yang berlaku, sehingga meningkatkan citra perusahaan.

Dengan berbagai manfaat ini, SBUJPTL tidak hanya memberikan keuntungan bagi badan usaha itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kualitas layanan dan keandalan sistem kelistrikan secara keseluruhan.

Kualifikasi SBUJPTL di Bidang PLTP

SBUJPTL memiliki kualifikasi yang bervariasi tergantung pada skala dan kemampuan perusahaan di sub bidang PLTP. Berikut adalah beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi oleh badan usaha:

Kualifikasi Skala Kecil

• Nilai Kekayaan Bersih: Rp 50 juta hingga 2 miliar
• Batas Nilai Satu Pekerjaan: Maksimal Rp 2.5 miliar
• Penanggung Jawab Teknik (PJT): Minimal 1 orang dengan kompetensi level 5
• Tenaga Teknik (TT): Minimal 1 orang dengan kompetensi level 3

Kualifikasi Skala Menengah

• Nilai Kekayaan Bersih: Lebih dari Rp 2 miliar hingga 25 miliar
• Batas Nilai Satu Pekerjaan: Maksimal Rp 50 miliar
• Penanggung Jawab Teknik (PJT): Minimal 1 orang dengan kompetensi level 5
• Tenaga Teknik (TT): Minimal 2 orang dengan kompetensi level 3

Kualifikasi Skala Besar

• Nilai Kekayaan Bersih: Lebih dari Rp 25 miliar
• Batas Nilai Satu Pekerjaan: Tidak terbatas
• Penanggung Jawab Teknik (PJT): Minimal 1 orang dengan kompetensi level 5
• Tenaga Teknik (TT): Minimal 3 orang dengan kompetensi level 3

Tahapan Proses SBUJPTL di Bidang PLTP

Proses perolehan SBUJPTL melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti dengan cermat. Berikut tahapan umumnya:

1. Persiapkan tenaga ahli yang berkompetensi di bidangnya, termasuk sertifikat kompetensi minimal Level 3.
2. Tentukan bidang dan sub bidang yang akan dikerjakan oleh badan usaha.
3. Tentukan kualifikasi perusahaan sesuai dengan skala yang diinginkan.
4. Kirim dan konsultasikan persyaratan dokumen perusahaan dan administrasi kepada pihak berwenang.

Syarat Proses SBUJPTL di Bidang PLTP

Proses pengajuan SBUJPTL juga melibatkan persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa persyaratan penting:

Persyaratan Administratif

• Surat Permohonan kepada Pimpinan LSBU atau Menteri ESDM cq. Dirjen Ketenagalistrikan.
• Akta Pendirian Badan Usaha/Lembaga (dan perubahannya).
• Penetapan Badan Usaha/Lembaga sebagai badan hukum (dan perubahannya) kecuali untuk badan usaha bukan berbadan hukum.
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.