Okupasi Jaringan Distribusi

Pendaftar Perorangan (disampaikan kepada LSK):a. Permohonan Perorangan sesuai dengan Format PP-1.1b. Daftar Riwayat Hidup dengan menggunakan Format PP-1.2c. Okupasi Jabatan dengan menggunakan Format PP-1.3 dand. Penilaian Mandiri dengan menggunakan Format PP-1.4e. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depanf. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNAPendaftar Institusi:a. Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1b. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2c. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format PP-1.1, PP-1.2, PP-1.3, PP-1.4, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas)

Penyesuaian Sertifikat Kompetensi diberlakukan khusus untuk Sertifikat Kompetensi berdasarkan Unit Kompetensi menjadi berdasarkan Okupasi Jabatan.Permohonan penyesuaian Sertifikat Kompetensi dapat diajukan kepada LSK dengan ketentuan sebagai berikut. Pendaftar Perorangan:a. Permohonan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-YSKb. Penilaian Mandiri sesuai dengan Format PM-YSKc. Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlakud. Pas Foto ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah dengan komposisi wajah 80, wajah dan tubuh menghadap ke depane. Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspor bagi WNAPendaftar Institusi:a. Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1b. Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2c. Data pemohon sertifikat kompetensi untuk Pendaftar Perorangan (Format P-YSK, Format PM-YSK, Pas Foto, dan Pindaian Kartu Identitas)

Sertifikasi Vokasional dilakukan penilaian portofolio terhadap peserta didik, peserta pelatihan, mahasiswa dari pendidikan dan pelatihan vokasional yang melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar menggunakan kurikulum berdasarkan Okupasi Jabatan dan SKTTK.Penanggung jawab Pendidikan atau Pelatihan Vokasi mengajukan permohonan kepada LSK dengan persyaratan berikut.a. Permohonan Portofolio Vokasional menggunakan Format PV-1.1b. Daftar pemohon Sertifikat Kompetensi portofolio menggunakan Format PV-1.2c. Permohonan Sertifikat Kompetensi Perorangan Vokasional menggunakan Format V-1.1d. Daftar Riwayat Hidup menggunakan Format V-1.2e. Okupasi Jabatan Ketenagalistrikan menggunakan Format V-1.3f. Penilaian Mandiri Vokasional menggunakan Format V-1.4.

Sertifikasi Kompetensi Ulang ditujukan untuk seseorang yang dinyatakan Belum Kompeten pada uji kompetensi dan sertifikat vokasional. Permohonan diajukan kepada LSK yang melakukan uji dengan persyaratan berikut.a. Permohonan Sertifikasi Kompetensi Ulang sesuai Format P-SKUb. Surat Pemberitahuan dari LSK mengenai rekomendasi pelatihan ketenagalistrikan sesuai dengan Okupasi Jabatan atau SKTTK yang dipersyaratkanc. Sertifikat lulus pelatihan sesuai dengan Okupasi Jabatan atau SKTTK yang direkomendasikan.

SPPJT atau Sertifikat Penanggung Jawab Teknik adalah dokumen pengakuan resmi yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi kriteria sebagai Penanggung Jawab Teknik pada usaha ketenagalistrikan. Proses mendapatkan SPPJT dimulai dengan memastikan bahwa kandidat telah memiliki Sertifikat Kompetensi (Serkom) yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi PJT yang dibutuhkan.Persyaratan dasar untuk memperoleh SPPJT meliputi: (1) Memiliki latar belakang pendidikan minimal D3 teknik yang relevan dengan bidang ketenagalistrikan, (2) Memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan minimal 2 tahun untuk kualifikasi dasar dan lebih tinggi untuk kualifikasi lanjutan, (3) Telah lulus ujian sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi, dan (4) Melengkapi dokumen administratif seperti KTP, ijazah, surat pengalaman kerja, dan pasfoto.Setelah memiliki Serkom, kandidat dapat mengajukan permohonan SPPJT kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dengan melampirkan dokumen pendukung. Permohonan akan diverifikasi dan dievaluasi sebelum SPPJT diterbitkan. SPPJT memiliki masa berlaku yang terbatas dan perlu diperpanjang secara berkala untuk memastikan kompetensi tetap terjaga.Penting untuk diketahui bahwa kelas SPPJT harus sesuai dengan jenis dan skala usaha ketenagalistrikan. Misalnya, usaha pembangkit listrik dengan kapasitas besar memerlukan PJT dengan kualifikasi yang lebih tinggi dibandingkan usaha distribusi listrik skala kecil. Ketidaksesuaian kualifikasi PJT dengan kebutuhan usaha dapat berakibat pada penolakan izin usaha.Kami di serkom.co.id menawarkan pendampingan komprehensif untuk proses perolehan SPPJT, mulai dari penilaian kesesuaian kualifikasi, persiapan dokumen, hingga pengajuan ke Ditjen Ketenagalistrikan. Dengan pengalaman menangani ratusan aplikasi SPPJT, tim konsultan kami dapat membantu mempercepat dan memperlancar proses penerbitan SPPJT Anda dengan tingkat keberhasilan tinggi.