Sertifikasi SKTTK Pelaksana Madya Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan PLTMH

Pelaksana tugas Konsultan Pengawas Pembangunan dan Pemasangan Trafo adalah okupasi pada bidang pengawasan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) dengan jenjang KKNI Level 2. Pemegang okupasi ini berperan sebagai pelaksana tingkat awal yang melaksanakan pekerjaan teknis rutin sesuai instruksi kerja dan prosedur, serta melaporkan hasil kerja kepada atasan. PLTMH merupakan pembangkit skala kecil yang memanfaatkan aliran sungai atau saluran irigasi, banyak dibangun di daerah perdesaan dan terpencil untuk listrik setempat.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada transformator, yaitu pengawasan yang mencakup kegiatan mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar sesuai gambar kerja, spesifikasi, jadwal, mutu, dan persyaratan keselamatan. Secara teknis, transformator mengubah level tegangan dan berisi minyak isolasi, belitan, tap changer, serta proteksi Buchholz dan suhu yang harus dipantau. Dalam praktik, pemegang okupasi ini memeriksa material, memverifikasi metode kerja, membuat laporan kemajuan, dan menghentikan pekerjaan yang membahayakan, dengan memperhatikan keterkaitan transformator terhadap bendung, saluran pembawa, bak penenang, pipa pesat, turbin air skala kecil, generator, panel kontrol, dan ELC (electronic load controller).

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) wajib dimiliki karena Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi. Pekerjaan ini bersinggungan dengan arus air deras, kerja di tepi sungai atau ketinggian, serta tegangan generator dan jaringan lokal, sehingga kesalahan kecil dapat berakibat cedera fatal, kerusakan peralatan bernilai miliaran rupiah, atau pemadaman yang merugikan banyak pelanggan.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: pengawasan yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan debit sungai, sedimentasi, dan ekosistem perairan.