SKTTK Pelaksana Muda Konsultansi Perencanaan PLTD

Pelaksana Muda Survey Mekanikal adalah okupasi pada bidang perencanaan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dengan jenjang KKNI Level 1. Pemegang okupasi ini berperan sebagai pelaksana tingkat awal yang melaksanakan pekerjaan teknis rutin sesuai instruksi kerja dan prosedur, serta melaporkan hasil kerja kepada atasan. PLTD merupakan pembangkit bermesin diesel yang banyak dipakai di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, serta sebagai cadangan di kawasan industri dan gedung.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada disiplin mekanikal, yaitu perencanaan yang mencakup kegiatan menyusun studi kelayakan, survei lapangan, perhitungan teknis, gambar desain, spesifikasi peralatan, dan rencana anggaran biaya. Secara teknis, aspek mekanikal mencakup pompa, katup, perpipaan, penggerak, dan struktur penopang peralatan. Dalam praktik, pemegang okupasi ini menerjemahkan kebutuhan proyek menjadi desain yang aman, efisien, dan sesuai standar SNI, PUIL, serta regulasi DJK ESDM, dengan memperhatikan keterkaitan disiplin mekanikal terhadap mesin diesel, generator sinkron, sistem bahan bakar HSD/MFO, sistem pelumas dan pendingin, panel sinkron, serta trafo step-up.

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) wajib dimiliki karena Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi. Pekerjaan ini bersinggungan dengan bahan bakar mudah terbakar, bagian mesin berputar, kebisingan tinggi, gas buang, serta tegangan generator, sehingga kesalahan kecil dapat berakibat cedera fatal, kerusakan peralatan bernilai miliaran rupiah, atau pemadaman yang merugikan banyak pelanggan.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: perencanaan yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan tumpahan bahan bakar/oli, emisi gas buang, dan kebisingan.

Pelaksana Muda Survey Elektrikal adalah okupasi pada bidang perencanaan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dengan jenjang KKNI Level 1. Pemegang okupasi ini berperan sebagai pelaksana tingkat awal yang melaksanakan pekerjaan teknis rutin sesuai instruksi kerja dan prosedur, serta melaporkan hasil kerja kepada atasan. PLTD merupakan pembangkit bermesin diesel yang banyak dipakai di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, serta sebagai cadangan di kawasan industri dan gedung.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada disiplin elektrikal, yaitu perencanaan yang mencakup kegiatan menyusun studi kelayakan, survei lapangan, perhitungan teknis, gambar desain, spesifikasi peralatan, dan rencana anggaran biaya. Secara teknis, aspek elektrikal mencakup generator, trafo, panel, kabel, proteksi, dan sistem pentanahan. Dalam praktik, pemegang okupasi ini menerjemahkan kebutuhan proyek menjadi desain yang aman, efisien, dan sesuai standar SNI, PUIL, serta regulasi DJK ESDM, dengan memperhatikan keterkaitan disiplin elektrikal terhadap mesin diesel, generator sinkron, sistem bahan bakar HSD/MFO, sistem pelumas dan pendingin, panel sinkron, serta trafo step-up.

Karena pekerjaan ini berhadapan dengan bahan bakar mudah terbakar, bagian mesin berputar, kebisingan tinggi, gas buang, serta tegangan generator, negara mewajibkan tenaga tekniknya memiliki SKTTK sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Uji kompetensi oleh LSK yang terakreditasi DJK ESDM memastikan pekerja benar-benar menguasai prosedur, bukan sekadar berpengalaman. Bagi badan usaha, SKTTK juga menjadi syarat SBUJPTL, SIUJPTL, dan keikutsertaan dalam tender PLN maupun swasta.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: perencanaan yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan tumpahan bahan bakar/oli, emisi gas buang, dan kebisingan.

Pelaksana Muda Survey Kontrol dan Instrumen adalah okupasi pada bidang perencanaan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) dengan jenjang KKNI Level 1. Pemegang okupasi ini berperan sebagai pelaksana tingkat awal yang melaksanakan pekerjaan teknis rutin sesuai instruksi kerja dan prosedur, serta melaporkan hasil kerja kepada atasan. PLTD merupakan pembangkit bermesin diesel yang banyak dipakai di pulau-pulau kecil, daerah terpencil, serta sebagai cadangan di kawasan industri dan gedung.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada sistem kontrol dan instrumen, yaitu perencanaan yang mencakup kegiatan menyusun studi kelayakan, survei lapangan, perhitungan teknis, gambar desain, spesifikasi peralatan, dan rencana anggaran biaya. Secara teknis, sistem kontrol dan instrumen mencakup sensor, transmitter, PLC/DCS, katup kendali, dan interlock yang menjaga proses tetap dalam batas aman. Dalam praktik, pemegang okupasi ini menerjemahkan kebutuhan proyek menjadi desain yang aman, efisien, dan sesuai standar SNI, PUIL, serta regulasi DJK ESDM.

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) wajib dimiliki karena Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi. Pekerjaan ini bersinggungan dengan bahan bakar mudah terbakar, bagian mesin berputar, kebisingan tinggi, gas buang, serta tegangan generator, sehingga kesalahan kecil dapat berakibat cedera fatal, kerusakan peralatan bernilai miliaran rupiah, atau pemadaman yang merugikan banyak pelanggan.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: perencanaan yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan tumpahan bahan bakar/oli, emisi gas buang, dan kebisingan.