SKTTK Pelaksana Muda Pemeriksaan dan Pengujian PLTMH

Tenaga Bantu Komisioning Mekanikal adalah okupasi pada bidang komisioning PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) dengan jenjang KKNI Level 1. Pemegang okupasi ini berperan sebagai tenaga bantu yang membantu pekerjaan teknis di bawah arahan pelaksana atau pengawas, menyiapkan alat dan material, serta menjalankan instruksi kerja sederhana. PLTMH merupakan pembangkit skala kecil yang memanfaatkan aliran sungai atau saluran irigasi, banyak dibangun di daerah perdesaan dan terpencil untuk listrik setempat.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada disiplin mekanikal, yaitu komisioning yang mencakup kegiatan memastikan instalasi yang baru dibangun siap dioperasikan melalui uji fungsi, uji individual peralatan, uji sistem terintegrasi, dan uji beban sebelum serah terima. Secara teknis, aspek mekanikal mencakup pompa, katup, perpipaan, penggerak, dan struktur penopang peralatan. Dalam praktik, pemegang okupasi ini melaksanakan uji fungsi sesuai prosedur, mencatat hasil uji, dan memastikan setiap peralatan memenuhi spesifikasi desain, dengan memperhatikan keterkaitan disiplin mekanikal terhadap bendung, saluran pembawa, bak penenang, pipa pesat, turbin air skala kecil, generator, panel kontrol, dan ELC (electronic load controller).

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) wajib dimiliki karena Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi. Pekerjaan ini bersinggungan dengan arus air deras, kerja di tepi sungai atau ketinggian, serta tegangan generator dan jaringan lokal, sehingga kesalahan kecil dapat berakibat cedera fatal, kerusakan peralatan bernilai miliaran rupiah, atau pemadaman yang merugikan banyak pelanggan.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: komisioning yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan debit sungai, sedimentasi, dan ekosistem perairan.

Tenaga Bantu Komisioning Elektrikal adalah okupasi pada bidang komisioning PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) dengan jenjang KKNI Level 1. Pemegang okupasi ini berperan sebagai tenaga bantu yang membantu pekerjaan teknis di bawah arahan pelaksana atau pengawas, menyiapkan alat dan material, serta menjalankan instruksi kerja sederhana. PLTMH merupakan pembangkit skala kecil yang memanfaatkan aliran sungai atau saluran irigasi, banyak dibangun di daerah perdesaan dan terpencil untuk listrik setempat.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada disiplin elektrikal, yaitu komisioning yang mencakup kegiatan memastikan instalasi yang baru dibangun siap dioperasikan melalui uji fungsi, uji individual peralatan, uji sistem terintegrasi, dan uji beban sebelum serah terima. Secara teknis, aspek elektrikal mencakup generator, trafo, panel, kabel, proteksi, dan sistem pentanahan. Dalam praktik, pemegang okupasi ini melaksanakan uji fungsi sesuai prosedur, mencatat hasil uji, dan memastikan setiap peralatan memenuhi spesifikasi desain, dengan memperhatikan keterkaitan disiplin elektrikal terhadap bendung, saluran pembawa, bak penenang, pipa pesat, turbin air skala kecil, generator, panel kontrol, dan ELC (electronic load controller).

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) wajib dimiliki karena Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi. Pekerjaan ini bersinggungan dengan arus air deras, kerja di tepi sungai atau ketinggian, serta tegangan generator dan jaringan lokal, sehingga kesalahan kecil dapat berakibat cedera fatal, kerusakan peralatan bernilai miliaran rupiah, atau pemadaman yang merugikan banyak pelanggan.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: komisioning yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan debit sungai, sedimentasi, dan ekosistem perairan.

Tenaga Bantu Komisioning Kontrol dan Instrumen adalah okupasi pada bidang komisioning PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) dengan jenjang KKNI Level 1. Pemegang okupasi ini berperan sebagai tenaga bantu yang membantu pekerjaan teknis di bawah arahan pelaksana atau pengawas, menyiapkan alat dan material, serta menjalankan instruksi kerja sederhana. PLTMH merupakan pembangkit skala kecil yang memanfaatkan aliran sungai atau saluran irigasi, banyak dibangun di daerah perdesaan dan terpencil untuk listrik setempat.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada sistem kontrol dan instrumen, yaitu komisioning yang mencakup kegiatan memastikan instalasi yang baru dibangun siap dioperasikan melalui uji fungsi, uji individual peralatan, uji sistem terintegrasi, dan uji beban sebelum serah terima. Secara teknis, sistem kontrol dan instrumen mencakup sensor, transmitter, PLC/DCS, katup kendali, dan interlock yang menjaga proses tetap dalam batas aman. Dalam praktik, pemegang okupasi ini melaksanakan uji fungsi sesuai prosedur, mencatat hasil uji, dan memastikan setiap peralatan memenuhi spesifikasi desain.

Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) wajib dimiliki karena Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mewajibkan setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan memiliki sertifikat kompetensi. Pekerjaan ini bersinggungan dengan arus air deras, kerja di tepi sungai atau ketinggian, serta tegangan generator dan jaringan lokal, sehingga kesalahan kecil dapat berakibat cedera fatal, kerusakan peralatan bernilai miliaran rupiah, atau pemadaman yang merugikan banyak pelanggan.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: komisioning yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan debit sungai, sedimentasi, dan ekosistem perairan.

Tenaga Bantu Komisioning Kimia Lingkungan adalah okupasi pada bidang komisioning PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) dengan jenjang KKNI Level 1. Pemegang okupasi ini berperan sebagai tenaga bantu yang membantu pekerjaan teknis di bawah arahan pelaksana atau pengawas, menyiapkan alat dan material, serta menjalankan instruksi kerja sederhana. PLTMH merupakan pembangkit skala kecil yang memanfaatkan aliran sungai atau saluran irigasi, banyak dibangun di daerah perdesaan dan terpencil untuk listrik setempat.

Ruang lingkup pekerjaannya berfokus pada kimia dan lingkungan, yaitu komisioning yang mencakup kegiatan memastikan instalasi yang baru dibangun siap dioperasikan melalui uji fungsi, uji individual peralatan, uji sistem terintegrasi, dan uji beban sebelum serah terima. Secara teknis, bidang kimia mengawasi kualitas air umpan, air pendingin, bahan bakar, dan minyak, serta mengendalikan korosi, kerak, dan pencemaran. Dalam praktik, pemegang okupasi ini melaksanakan uji fungsi sesuai prosedur, mencatat hasil uji, dan memastikan setiap peralatan memenuhi spesifikasi desain, dengan memperhatikan keterkaitan kimia dan lingkungan terhadap bendung, saluran pembawa, bak penenang, pipa pesat, turbin air skala kecil, generator, panel kontrol, dan ELC (electronic load controller).

Karena pekerjaan ini berhadapan dengan arus air deras, kerja di tepi sungai atau ketinggian, serta tegangan generator dan jaringan lokal, negara mewajibkan tenaga tekniknya memiliki SKTTK sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Bagi badan usaha, SKTTK juga menjadi syarat SBUJPTL, SIUJPTL, dan keikutsertaan dalam tender PLN maupun swasta.

Okupasi ini terkait erat dengan K2 (Keselamatan Ketenagalistrikan) sebagaimana diatur dalam Permen ESDM No. 10 Tahun 2021, yang mencakup tiga aspek. Pertama, keselamatan orang: pekerja wajib menerapkan izin kerja, LOTO (lock out tag out), pembebasan tegangan, dan APD agar dirinya, rekan kerja, serta masyarakat terlindungi. Kedua, keselamatan instalasi: komisioning yang benar menjaga peralatan tetap andal dan tidak memicu gangguan berantai. Ketiga, keselamatan lingkungan: pekerjaan harus mengendalikan debit sungai, sedimentasi, dan ekosistem perairan.