Bagaimana dampak hukum jika menjalankan proyek kelistrikan tanpa memiliki Serkom yang valid?

Menjalankan proyek kelistrikan tanpa Serkom yang valid merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Menteri ESDM No. 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Ketenagalistrikan. Dampak hukumnya sangat serius dan berlapis, mencakup sanksi administratif hingga pidana.

Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha sementara, pencabutan izin usaha, hingga denda administratif yang besarannya dapat mencapai miliaran rupiah tergantung skala proyek dan tingkat pelanggaran. Proyek kelistrikan tanpa Serkom valid juga berisiko ditolak saat pemeriksaan kelaikan teknis oleh inspektur ketenagalistrikan.

Dalam kasus yang lebih serius, terutama jika terjadi kecelakaan atau kegagalan sistem yang menyebabkan kerugian materiil atau korban jiwa, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar sesuai ketentuan pidana dalam UU Ketenagalistrikan.

Secara bisnis, perusahaan yang menjalankan proyek tanpa Serkom valid akan menghadapi risiko penghentian proyek oleh otoritas, tidak dapat mengikuti tender proyek pemerintah, kesulitan mendapatkan asuransi proyek, serta kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis dan pelanggan. Insiden kelistrikan akibat ketidaksesuaian kompetensi juga dapat memicu tuntutan perdata dari pihak yang dirugikan.

Untuk menghindari konsekuensi hukum dan bisnis tersebut, pastikan seluruh personel teknis telah memiliki Serkom yang sesuai dan valid. Kami di serkom.co.id siap membantu Anda melalui proses sertifikasi kompetensi dengan efisien dan profesional, sehingga proyek kelistrikan Anda berjalan sesuai regulasi dan terjamin keamanannya.