Lex Specialis Derogat Legi Generali
Lex specialis derogat legi generali (Latin: hukum khusus mengesampingkan hukum umum) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum dalam hal terjadi pertentangan di antara keduanya, sepanjang keduanya mengatur subjek yang sama dan berada dalam hierarki yang setara. Asas ini merupakan salah satu prinsip interpretasi hukum yang paling sering digunakan di Indonesia.
Dalam penegakan hukum korupsi, asas ini memiliki implikasi penting: UU Tipikor sebagai lex specialis mengesampingkan KUHP sebagai lex generalis untuk delik-delik yang diatur di dalamnya. Demikian pula, UU KPK sebagai lex specialis dalam kewenangan pemberantasan korupsi mengesampingkan KUHAP dalam beberapa aspek prosedural, seperti kewenangan penyadapan dan penyitaan tanpa izin pengadilan.
Advokat harus cermat mengidentifikasi norma mana yang berlaku: jika suatu perbuatan diatur sekaligus dalam KUHP dan UU Tipikor, dakwaan harus menggunakan UU Tipikor. Namun, dalam hal ancaman pidana minimum (yang tidak ada dalam KUHP tetapi ada dalam UU Tipikor), asas lex specialis ini justru lebih memberatkan terdakwa dibanding jika diadili berdasarkan KUHP umum.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..