De Minimis Non Curat Lex
De minimis non curat lex (Latin: hukum tidak mengurusi hal-hal yang sangat kecil) adalah doktrin hukum yang menyatakan bahwa pengadilan atau hukum tidak perlu menangani persoalan yang nilai atau dampaknya sangat tidak signifikan. Meskipun doktrin ini lebih dikenal dalam hukum perdata, dalam praktik penegakan hukum Indonesia prinsip ini relevan dalam konteks penerapan asas proporsionalitas dan pertimbangan kepentingan umum dalam penuntutan.
Dalam konteks pemberantasan korupsi, terdapat perdebatan tentang apakah perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang sangat kecil layak dituntut dengan biaya penanganan perkara yang jauh lebih besar. KPK secara resmi menetapkan ambang batas nilai perkara yang ditanganinya, dan dalam praktik cenderung memprioritaskan perkara korupsi berdampak luas. Namun Kejaksaan tidak memiliki batasan nilai yang eksplisit dan sering menangani perkara dengan nilai kerugian yang relatif kecil.
Advokat dapat menggunakan argumen berbasis proporsionalitas (yang mencerminkan semangat de minimis) dalam permohonan penghentian penuntutan demi kepentingan umum (deponering) kepada Jaksa Agung, atau dalam pleidoi untuk memohon penjatuhan pidana yang lebih ringan mengingat nilai kerugian yang sangat kecil dibandingkan dampak sosial dari pemidanaan klien.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..