Supervisi
Supervisi — diserap dari bahasa Latin supervidere (mengawasi dari atas) melalui bahasa Belanda/Inggris supervision — dalam konteks konstruksi pemerintah adalah kegiatan pengawasan teknis yang dilakukan oleh konsultan pengawas atas pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk memastikan kesesuaian dengan gambar desain, spesifikasi teknis, dan ketentuan kontrak. Konsultan supervisi merupakan penyedia jasa konsultansi konstruksi tersendiri yang dikontrak secara terpisah dari kontraktor pelaksana.
Kewajiban dan kewenangan konsultan supervisi diatur dalam kontraknya dengan PPK, mencakup: verifikasi volume pekerjaan untuk penerbitan Monthly Certificate (MC), penerbitan instruksi lapangan (field instruction) kepada kontraktor, rekomendasi addendum bila diperlukan, dan penyusunan laporan kemajuan pekerjaan berkala. Konsultan supervisi yang menandatangani MC atas pekerjaan yang secara teknis belum memenuhi standar menanggung tanggung jawab profesional dan hukum.
Dalam praktik audit, lemahnya kinerja supervisi — tercermin dari laporan yang tidak terisi substansial, ketidakhadiran tenaga ahli di lapangan, atau MC yang tidak didukung data pengukuran aktual — menjadi temuan sistemik yang mengindikasikan kolusivitas antara konsultan supervisi dan kontraktor. BPKP secara khusus memeriksa konsistensi antara laporan supervisi dengan kondisi fisik di lapangan dalam audit kinerja proyek infrastruktur.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
Serkom DJK ESDM (Sertifikat Kompetensi Ketenagalistrikan)
Serkom DJK ESDM adalah pengakuan tertuli..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
LKPP adalah lembaga pemerintah non-kemen..
Pengakalan Nilai Paket — Praktik Berisiko dalam Pengadaan
Pengakalan nilai paket adalah praktik me..
Bukti Potong — Eviden Pemotongan Pajak oleh Pengguna Jasa
Bukti Potong adalah dokumen resmi yang d..
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..
HIRA / Hazard Identification and Risk Assessment
Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA)<..